Purbalingga - Membengkaknya jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Purbalingga yang akan diberlakukan tahun depan, tidak serta merta diikuti dengan penambahan fasilitas untuk menunjang kegiatannya. Tambahan anggaran sekitar Rp 7,2 miliar yang dialokasikan melalui RAPBD tahun 2009 hanya untuk belanja rutin meliputi gaji pegawai dan operasional.

Anggaran itu belum mencakup pengadaan mobil dan kendaraan dinas, serta perabot dan alat-alat kantor. Seperti komputer dan sebagainya.

"Untuk sementara nanti ada pejabat yang terpaksa menggunakan kendaraan lama untuk mobil dinasnya. Termasuk pejabat pada level di bawahnya yang berhak memperoleh sepeda motor dinas," ujar Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Kodadiyanto, di ruang kerjanya, Kamis (23/10).

Kendaraan lama yang dimaksud Kodadiyanto, yakni mobil-mobil yang diparkir di pool sekretariat daerah (setda) Purbalingga. Mobil berbagai jenis itu merupakan mobil dinas eks kepala bagian berupa mobil station Kijang Super, Mitsubhisi L 300 dan jenis lainnya.

Seperti diberitakan, menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemkab Purbalingga telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru. Dari 20 satuan kerja yang sudah ada, birokrasi dikembangkan menjadi 26 satuan kerja. SKPD yang sama sekali baru meliputi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Penanaman Modal, Pelaksana Harian/Sekretariat Badan Narkotika Daerah. Sedangkan lainnya merupakan hasil penggabungan atau pemisahan SKPD yang sudah ada.

Pada SOTK yang baru itu, jumlah jabatan dan pejabatnya pun membengkak hingga 195. Yakni dari semula 570 menjadi 765 orang. Terdapat pejabat eselon II.a satu orang, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), eselon II.b 26 orang meliputi asisten sekda, staf ahli, kepala badan dan dinas serta kepala inspektorat wilayah (itwil). Serta ratusan pejabat setingkat kepala kantor, sekretaris, kepala bidang dan lainnya. Saat ini, 21 pejabat esekon II.a di lingkungan pemkab Purbalingga mendapatkan fasilitas mobil dinas berupa Kijang kapsul LGX. Pejabat eselon III.a, 75 orang (kepala bagian pada setda dan kepala kantor) difasilitasi kendaraan dinas Daihatsu Avanza, dan 18 camat kemana-mana menggunakan mobil Suzuki APVi.

Menurut Kodadiyanto, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan kemungkinan akan menempati gedung eks Politeknik Agribisnis Purbalingga (PAP) di desa Bojongsari. Kantor Penanaman Modal direncanakan menempati gedung yang sekarang ditempati Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedang BKD akan menempati gedung baru di Jalan Jenderal Soedirman.

Sementara Kantor Penanaman Modal direncanakan pindah ke gedung bekas kantor kecamatan Purbalingga. Sekretariat BNK berkantor di bekas rumah dinas kepala Disnakkan. Dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga ditempatkan di gedung bekas kantor DPU Cipta Karya.

Disinggung mengenai tajamnya peningkatan jumlah pejabat, Kodadiyanto menyebutkan, penataan SOTK di Purbalingga tergolong masih minimalis. Purbalingga dengan pola skor sedang memperoleh quota pembentukan dinas hingga 15. Tapi pengembangan jumlah dinas di Purbalingga nantinya hanya sebelas.

"Termasuk quota pembentukan lembaga teknis daerah (lemtekda) tidak digunakan seluruhnya. Pada SOTK baru nanti, jumlah SKPD tetap pada angka terendah. Pokoknya pemkab tetap menggunakan pola minimalis," tutur Kodadiyanto. (ost)