KEBUMEN - Kalangan DPRD Kabupaten Kebumen menolak Surat KeputusanBersama (SKB) empat menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah.Penerbitan SKB yang ditandatangani oleh empat menteri tersebut dinilaihanya berpihak pada pengusaha dan merugikan para buruh.

 

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, Nuryanto Pramudono mengatakanSKB empat menteri tersebut sangat menekan upah buruh dalam penentuanUMK. Pasal 3 menyebutkan, gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

 

"Pemerintah pusat terlalu jauh mengintervensi pembatasan kenaikan upah buruh," kata Nuyanto, Senin (10/11).